PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA “REMOTE PAID INTERNSHIP” BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN
DOI:
https://doi.org/10.30999/mjn.v13i1.2635Keywords:
Remote Paid Internship, Remote Working, Hukum Ketenagakerjaan.Abstract
Pemagangan merupakan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan dengan bekerja langsung di bawah arahan serta pengawasan instruktur atau tenaga yang lebih berpengalaman guna menguasai keahlian tertentu. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji tentang keberlakuan Undang-Undang Ketenagakerjaan serta peraturan khusus dan serupa mengenai pemagangan. Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian yuridis normatif yang memberikan penjelasan sistematis terkait peraturan, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan isu permasalahan hukum. Hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa keberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakernaan serta peraturan khusus dan serupa mengenai pemagangan pada dasarnya tidak mengenal istilah remote paid internship yang diadaptasi dari budaya remote working. Sehingga perlindungan hukum yang diberikan cukup terbatas karena pemerintah belum mengatur secara jelas mengenai remote paid internship. Dalam peraturan yang ada, pemerintah pun belum mengatur mengenai sanksi apabila terdapat pelanggaran dalam kegiatan pemagangan.
References
A. Buku
Rato, Dominikus. 2021. Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Hukum Sejak Dini. Jakarta: Kencana.
Syahrum, Muhammad. 2022. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, dan Tesis. Riau: Dotplus Publisher.
B. Jurnal
A., Nizam Zakka. Dkk. 2021. “Aspek Hukum Peserta Pemagangan dalam Negeri Berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2020”. Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 12, No. 1: 1-10.
Prasetya, Erlangga Yudha. Dkk. 2021. Praktik Unpaid Internship dalam regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia. Jurnal Legislatif Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 4, No. 2: 194-202.
C. Peraturan dan Keputusan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Citation Check
License
Copyright (c) 2023 JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA (MJN)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.